Lampungterdepan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk segera melakukan mediasi sengketa hak kelola lahan Wisata Pantai Sari Ringgung.
Mediasi itu dilakukan guna menyelesaikan perkara penutupan akses jalan masuk ke kawasan wisata Pantai Sari Ringgung yang menyebabkan puluhan pedagang melakukan aksi di depan Kantor Pemkab Pesawaran.
Asisten I Pemkab Pesawaran, Syukur mengatakan bahwa pemerintah setempat sudah berupaya melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, dan juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten setempat.
“Ya pada prinsipnya kami siap menerima dan membantu masyarakat, dan juga kemarin masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya,” kata Syukur.
Ia menambahkan, tuntutan masyarakat tersebut terjadi ketika akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Sari Ringgung tempat biasa mereka berjualan ditutup secara pribadi oleh oknum pengusaha. Penutupan itu karena sengketa hak kelola di kawasan tersebut.
“Memang ada perkara sengketa lahan, antara pengelola Pantai Sari Ringgung dengan pengusaha perseorangan. Inilah akar persoalan, sehingga berbuntut penutupan jalan masuk,” ujar dia.
Untuk itu, Syukur melanjutkan, pihak yang bersengketa tersebut untuk dilakukan mediasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesawaran.
Namun, Syukur juga membantah ketika Pemkab Pesawaran dianggap tidak merespon tuntutan dan kepentingan rakyat. Sebab, dalam orasi yang disampaikan masyarakat pada saat aksi kemarin, masyarakat sempat menganggap Pemkab lamban dengan tidak menanggapi surat yang disampaikan masyarakat sebanyak dua kali.
“Tidak mengabaikan ya, buktinya aksi kemarin langsung kami terima aspirasi dari warga pendemo,” ungkap Syukur.
Dia menjamin, apapun kepentingan masyarakat akan dibela semaksimal mungkin, karena itu instruksi Bupati langsung untuk merespon aspirasi warga.