LAMPUNG TERDEPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Tengah menggelar Gerakan Kampung Anti Politik Uang di Kampung Kota Gajah sekitar pukul 14.00 WIB(19/12). Gerakan ini sebagai Komitmen untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang bersih, jujur dan adil.Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Lampung Tengah Eko Dian Susanto, dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Kordiv bid. Pengawasan Iskardo P. Panggar, SH, MH, Ketua KPU Lampung Tengah Irawan Indra Jaya, Ketua Bawaslu Lampung Tengah Hermono, Ketua MUI/FKUB Lampung Tengah H. Mutawalli, Kasi Intel Polres Lampung Tengah Ramli Damanik, Kabag Sumda Polres Lampung Tengah Kompol Ansori, Camat Kota Gajah Muliwan, Danramil Punggur Kapten Inf. Safji Noer, Kepala Kampung Kota Gajah Ahmadi dan sekitar 250 warga sekitar.
Ketua Bawaslu Lampung Tengah Hermono menyampaikan, mengajak masyarakat untuk menjadi embrio lahirnya Kampung Gerakan Anti Politik uang dan menolak politik uang serta jangan mau dibayar untuk memilih calon tertentu.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar menyampaikan, berharap Bupati Lampung Tengah dan tamu undangan dapat merespon dan menggerakan Kegiatan Gerakan Kampung Anti Politik Uang keseluruh wilayah Lampung Tengah. Adapun 3 masalah demokrasi di indonesia adalah Politik uang, Tekanan dan Hoaks.
Senada diutarakan Bupati Lampung Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Lamteng Eko Dian Susanto, mengungkapkan kegiatan ini perlu di apresiasi dan berpesan agar memilih pemimpin yang tidak menggunakan politik uang agar terlahir pemimpin yang bersih, jujur dan adil serta transparan.
Kegiatan diakhiri dengan Pembacaan Deklarasi Gerakan Kampung Anti Politik Uang dengan tema "Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menegakkan Pilkada Kabupaten Lampung Tengah 2020 yang berintegritas" dan penandatangan naskah Gerakan Kampung Anti Politik Uang serta pemberian Piagam penghargaan kepada Kepada Kampung Kota Gajah sebagai Kampung Anti Politik Uang.