Lampungterdepan.com, Bandar Lampung, 18 November 2024 – Sekitar 20 anggota Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung berkumpul di Tugu Adipura, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan iklim menjelang COP 29 yang akan berlangsung di Indonesia. Aksi yang dipimpin oleh Ketua BEK SP Sebay Lampung, Reni Yuliana Meutia, ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan redistribusi kekayaan dalam menghadapi krisis iklim.
Dalam aksi tersebut, SP Sebay Lampung menyampaikan beberapa tuntutan utama:
- Agenda Pembangunan dan Ekonomi: Pemerintah harus memastikan agenda pembangunan dan ekonomi sesuai dengan jalur 1,5 derajat Celsius.
- Redistribusi Kekayaan: Pemerintahan Prabowo harus mendorong redistribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya untuk memastikan ketahanan iklim rakyat.
- Hak Sipil dan Politik: Pemerintah harus menjamin hak sipil dan politik warga, termasuk kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan bebas dari kekerasan.
- Keterlibatan Perempuan: Pemerintah harus melibatkan perempuan sebagai pengambil keputusan utama dalam pendanaan iklim.
- Responsif Gender: Rencana Aksi Nasional-Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) harus responsif terhadap pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim.
Massa aksi membawa berbagai spanduk yang berisi pesan-pesan kritis, seperti, "Stop jadikan utang jadi pendanaan iklim! Korporasi dan negara utang harus bertanggung jawab segera", "Swasembada pangan dan swasembada energi hanya kepentingan korporasi", "Indonesia stop pendanaan batubara", "Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender", "Lawan Patriarki berarti melawan krisis iklim"
Reni Yuliana Meutia, Ketua BEK SP Sebay Lampung, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk membuka narasi mengenai COP 29, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan membangun kolaborasi serta partisipasi dalam aksi iklim.
Amnesty Amalia Utami dari SP Sebay menambahkan bahwa COP 29 adalah forum strategis bagi negara-negara untuk memperbarui komitmen mereka dalam menghadapi krisis iklim. Tahun ini, topik utama yang dibahas adalah pendanaan iklim, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah seperti Indonesia. Amalia menekankan bahwa pendanaan ini seharusnya berupa hibah, bukan pinjaman, untuk menghindari krisis utang yang memburuk.
Kristina Tia Ayu dari SP Sebay menyoroti bahwa perempuan adalah salah satu pihak yang paling terdampak krisis iklim, namun hanya 0,01 persen pendanaan global yang mendukung proyek terkait perubahan iklim dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, COP 29 harus melibatkan inisiatif yang responsif gender untuk mengatasi ketimpangan ini.
Para aktivis berharap pemerintah Indonesia dan pemimpin dunia yang hadir di COP 29 dapat mendengarkan dan mengakomodasi tuntutan mereka. Mereka juga berencana untuk terus menyuarakan isu ini melalui kampanye visual dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya global untuk menuntut keadilan iklim dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pada COP 29 tidak hanya berfokus pada mitigasi dan adaptasi krisis iklim, tetapi juga memperhatikan aspek kesetaraan gender dan keadilan sosial.