Lampung Tengah — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah kembali menjadi panggung penting pembahasan dua isu strategis: rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024, serta laporan Pansus terkait nasib tenaga honorer Non-ASN. Agenda yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (21/5/2025) ini dihadiri 41 dari total 50 anggota dewan.
Ketua DPRD, Febriyantoni, memimpin jalannya paripurna didampingi Wakil Ketua I Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua II Cecep Jamani, dan Wakil Ketua III I Wayan Dama. Hadir pula Bupati Ardito Wijaya, Wakil Bupati I Komang Koheri, Forkopimda, para staf ahli, kepala OPD, serta Sekretaris DPRD Ichsan.
Pansus LKPJ: Realisasi 85%, Tapi Banyak PR Menanti
Ketua Pansus LKPJ, Lucken Felario, menegaskan bahwa secara umum Pemkab Lamteng telah bekerja baik, dengan capaian rata-rata realisasi program sebesar 85 persen. Namun, bukan berarti tanpa catatan.
Pendapatan Daerah menjadi sorotan. DPRD mendorong pembentukan badan khusus pengelola pajak dan retribusi parkir, serta evaluasi objektif penetapan pajak berbasis potensi faktual.
Di bidang pendidikan, Pansus menyoroti ketimpangan distribusi guru ASN yang berimbas pada kualitas pendidikan di wilayah terpencil. "Pemerataan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas," tegas Lucken.
Dalam sektor kesehatan, DPRD menyebut pelayanan masih mahal dan belum merata. Sorotan tajam diarahkan pada tingginya kasus stunting dan minimnya fasilitas, termasuk absennya dokter gigi di sejumlah Puskesmas.
Sementara dalam infrastruktur jalan, dewan mendesak langkah konkret. Mulai dari penambahan anggaran, pembenahan jalan industri dengan rigid beton, hingga regulasi tegas untuk kendaraan ODOL (over dimension over load).
Respons Bupati: Kami Dengar, Kami Bergerak
Bupati Ardito Wijaya merespons dengan nada reflektif namun optimis. Ia menegaskan seluruh catatan DPRD akan menjadi bahan evaluasi kebijakan yang lebih presisi ke depan.
Soal pendapatan daerah, ia mengungkap rencana koordinasi dengan Pemprov untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan perumusan Perbup baru demi mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pajak.
Di sektor pendidikan, Ardito membeberkan bahwa Pemkab telah mengusulkan tambahan formasi guru PPPK, dan akan menyuntik anggaran untuk pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah—termasuk ruang UKS, ruang lab, hingga perpustakaan.
Lebih lanjut di bidang kesehatan, pemkab menggencarkan edukasi gizi, penyediaan posyandu, dan menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menghadirkan dokter gigi di Puskesmas. Ia juga menekankan bahwa warga peserta BPJS bisa berobat gratis di Puskesmas.
Dalam urusan jalan, Ardito menyatakan pihaknya telah mengajukan pengadaan alat berat demi mendukung percepatan perbaikan infrastruktur, serta menyusun strategi anggaran jangka panjang bersama Bina Marga.
Tenaga Honorer Non-ASN: Isu Klasik, Harus Ada Solusi Nyata
Di luar LKPJ, isu panas tenaga honorer Non-ASN juga tak luput dibahas. Pansus meminta Pemkab untuk memperjelas status dan perlindungan kerja mereka. Dengan adanya arahan nasional menuju penghapusan tenaga honorer, DPRD menuntut langkah konkret: dari pendataan valid hingga penyusunan regulasi transisi.